Friday, May 25, 2012

Hukum Maritim... Fungsi Dan Tujuannya

Hukum maritim menurut Jordan Eerton adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
Met siang pembaca setia blog saya... Hari ini terasa capek sekali selesai unloading walau berhujan - hujan ria kita tetep cast off dari MV. SINKO TITAN dan enam jam perjalanan sampai tujuan baru saja drop anchor di perintahkan menaikan jangkar kembali untuk long side ke jetty  prepare loading. Artinya 24 jam lagi kita harus standby untuk menunggu proses loading tersebut. ya .. resiko bekerja di tug boat yang di pakai transitment harus bekerja full time.

Ketika menulis ini kami sudah selesai drop anchor di outher bouy menunggu document datang dan tidak tahu kenapa kok tiba tiba ingin sekali saya menulis tentang hukum maritime di blog saya ini. Sebelum kita bicara hukum maritim mari kita telaah sama - sama apa tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri. 

Menurut Prof. Dr. Muktar Kusumaatmaja, SH. LL.M hukum adalah perangkat kaidah kaidah dan azas–asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,  tujuan hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan kepastian  Artinya orang dapat mengadakan kegiatan–kegiatan yang di perlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa di harapkan dengan keteraturan yang intinya kepastian ini. Apabila di hubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik hukum dapat juga di namakan ketertiban.

Hukum maritim menurut Jordan Eerton adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Tujuan hukum maritim secara spesifik juga antara lain :
  • Menjaga kepentingan tiap-tiap menusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingannya   tidak dapat diganggu,
  • Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku

Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu antar lain dapat dibedakan menjadi 2 batasan antara lain :

Subyek Hukum Maritim

  • Manusia ( Natuurlijke persoon)
  • Nakhoda kapal (Ship’s Master)
  • Awak kapal (Crew’s)
  • Pengusaha kapal (Ship’s operator)
  • Pemilik kapal (Ship’s owner)
  • Pemilik muatan (Cargo owner)
  • Pengirim muatan (Cargo shipper)
  • Penumpang kapal (Ship’s passangers)
  • Badan hukum (Recht persoon)
  • Perusahaan Pelayaran (Shipping company)
  • Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL )
  • International Maritime Organization (IMO)
  • Ditjen Peruhubungan Laut
  • Administrator Pelabuhan
  • Kesyahbandaran
  • Biro Klasifikasi
Obyek Hukum Maritim
  • Benda Berwujud

  1.       Kapal (dalam arti luas)
  2.       Perlengkapan kapal
  3.       Muatan kapal
  4.       Tumpahan minyak dilaut
  5.       Sampah dilaut
  • Benda Tak Berwujud

  1.       Perjanjian-perjanjian
  2.       Kesepakatan-kesepakatan
  3.       Surat Kuasa
  4.       Perintah lisan
  • Benda Bergerak

  1.       Perlengkapan kapal
  2.       Muatan kapal
  3.       Tumpahan minyak dilaut

  •       Benda tak bergerak
  1.       Galangan kapal
Hukum Maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya maka ada 2 penggolongan yaitu : 
  • Hukum Maritim Nasional 
  • Hukum Maritim Internasional.
Hukum Maritim Nasional adalah Hukum Maritim yang diberlakukan secara Nasional dalam suatu Negara. 
Untuk di Indonesia contohnya adalah :
  • Buku kedua KUHD tentang Hak dan Kewajiban yang timbul dari Pelayaran
  • Buku kedua Bab XXIX KUH Pidana tentang Kejahatan Pelayaran
  • Buku ketiga Bab IX KUH Pidana tentang Pelanggaran Pelayaran
  • Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Pelayaran
  • Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
  • Keputusan Menteri (KM) Menteri Perhubungan RI No.70 Tentang
  • Pengawakan Kapal Niaga
Hukum Maritim Internasional adalah Hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara Bangsa/Negara.

Contoh Hukum Maritim Internasional :
  • Internastional Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea. (Konvensi      Internasional tentang Peraturan untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut Thn 1972).
  • International Convention on Standard if Training Certification and Watchkeeping for Seafarars 1978, Code 1995. (Konvensi Internasional tentang standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga pelaut Thn 1978 dengan amandemen thn 1995)
  • International Convention of Safety of Life At Sea 1974 (Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut thn 1974).
  • International Convention for the Prevention if Pollution from Ship 1973/1978 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dari kapal thn 1973/1978).
  • Convention on the International Maritime Satellite Organization 1976 (Konvensi tentangOrganisasi Satelit Maritim Internasional /INMARSAT 1976).
  • International Convention on Maritime Search and Rescue 1979 (Konvensi Internasional tentang S.A.R Maritim thn 1979).
Dari uraian tersebut diatas maka secara ringkas dapatlah dimengerti bahwa ruang lingkup Hukum Maritim dalam arti luas itu meliputi beberapa hal sebagai berikut :

  • Hubungan hukum antar Bangsa/Negara dalam kaitannya dengan persoalan kemaritiman   (Konvensi),
  • Hubungan hukum antar Negara dengan Badan Hukum Maritim (Perusahaan Pelayaran),
  • Hubungan hukum antar Negara dengan orang-perorangan (misalkan tentang kejahatan dan pelanggaran maritim),
  • Hubungan antar Badan Hukum Maritim dengan Nakhoda dan awak kapal lainnya (misalnya antara Perusahaan Pelayaran dengan awak kapal)
  • Hubungan hukum antar Badan hukum Maritim (misalnya antara Pengusaha kapal selaku pengangkut/carrier, Perusahaan Bongkar Muat/PBN, dan Ekspedisi Muatan Kapal laut/EMKL, selaku pengirim/shipper)
  • Hubungan hukum antar Negara dengan alat kelengkapannya yang menyangkut lingkungan maritim (misalnya antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan jajaran birokrasi perhubungan laut yang berada dibawahnya),
  • Hubungan hukum antara Negara dengan Lembaga Maritim Internasional (misalnya antara negara dengan lembaga IMO),
  • Hubungan hukum antara Lembaga Maritim International dengan orang-perorang (misalnya kejahatan/pelanggaran pelayaran)
  • Hubungan hukum antara Nakhoda selaku Pimpinan diatas Kapal dengan Anak Buah Kapalnya),  
Demikian sobat arti dan tujuan dari hukum maritime semoga bermanfaat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya mematuhi dan tunduk pada hukum yang berlaku karena hakekat hukum adalah memberi kedamaian dan ketenangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat baik masyarakat umum maupun maritime.

1 comment:

eko said...

Postingan yang bermanfaat. Terima kasih